nusakini.com--Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan bersama dengan TNI dan juga Polri bersinergi dan saling membangun komunikasi. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan yakni pentingnya melakukan penanganan konflik selama berlangsung Pilkada serentak 2017. 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

“Kami pemerintah meminta TNI memang disamping saling mewujudkan sinergitas, perlu penanganan konflik sosial yang ada di daerah,” kata Mendagri ketika memberikan arahan di Rapim TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). 

Sebagaimana berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 26 menyatakan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintah umum anggota forum koordinasi pimpinan yang ada di daerah khususnya di kecamatan pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Maka dari itu, Mendagri menilai perlu peran TNI terkhusus komando satuan TNI yang berperan aktif terhadap pembinaan pengawasan pembangunan serta penanganan konflik sosial. 

“Masalah pilkada kami ingin menitipkan peran TNI memang disamping sinergi ada kalau ada konflik di daerah, siapa yang ambil alih, serta bagaimana penanganan konflik sosial,” ungkap Tjahjo.(p/ab)